Dr. Harry Azhar Azis, MA

1. Kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005 ternyata menjadi benchmark situasi perekonomian tahun 2006 dan akan terus berlanjut di tahun 2007. Inflasi Oktober 2005 yang mencapai 8,7% (MoM) merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005, yang walaupun menurun di November 2005 (1,3%), telah mendongkrak angka inflasi menjadi 18,4% (YoY), yang merupakan angka inflasi tertinggi selama 6 tahun ini. Angka inflasi ini per Desember 30, 2005 (YoY), menjadi 17,1%, angka yang jauh dari target UU APBN-P II No 9/2005. Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%. Core inflation naik ke 9,4%, menunjukkan kebijakan moneter tidak efektif. Inflasi dua digit ini (CPI) jauh melampau angka ekspektasi inflasi target APBN (8,6%) atau inflasi nota Keuangan 2005 (7%) Presiden ke DPR 16 Agustus 2005. Inflasi dua digit tidak berubah sampai Q3 tahun 2006, yang berimplikasi luas pada perekonomian 2006. Misalnya, Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih tinggi 17,92%, dibanding Februari 2005 7,15% (YoY) dan Februari 2004 4,6% (YoY). Pada Agustus 2006, inflasi menurun ke 14,9 (YoY) atau inflasi inti 9,68% (YoY) artinya tetap masih tinggi, padahal target inflasi 2006 sebesar 8%. Memang inflasi kumulatif (Januari-Agustus 2006) masih cukup rendah yaitu 3,67% sehingga masih ada harapan. Yang menarik, Gubernur BI memprediksi inflasi tahun 2005 sebesar 14% (Kompas, 25 Oktober 2005) dan bahkan Menteri PPN/BAPPENAS (ketika itu Sri Mulyani) lebih berani lagi menjanjikan inflasi 2005 tidak lebih 12% (Suara Karya, 26 Oktober 2005). Mengapa prediksi pejabat yang paling berwenang di Indonesia ini keliru dan berbeda dengan kehendak UU 9/2005 tentang APBN-P II? Kekeliruan prediksi ini menyebabkan perekonomian Indonesia kehilangan peluang PDB sekitar Rp 80T di tahun 2005, hampir sama dengan nilai subsidi BBM sebesar Rp93T akibat kenaikan harga BBM, yang bila dikonversi kepada lapangan kerja kita kehilangan peluang penciptaan lapangan kerja sekitar 1,3 juta (dengan asumsi 20% dari Rp 80T untuk biaya TK dengan upah minimal Rp 1 juta/bulan). Dengan dependensi rasio 4,5, maka 6 juta orang miskin bisa tertolong. Hanya karena kesalahan prediksi inflasi 3,1% (BI), apalagi kesalahan 5,1% (BAPPENAS), atau bahkan kesalahan terhadap APBN-P II tahun 2005 sebesar 8,5%. Mungkinkah kesalahan yang sama akan terjadi lagi di tahun 2006 ini dan 2007 nanti? Pada tahun 2007, pemerintah memprediksi inflasi sebesar 6,5%.

2. Kail utama inflasi adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga SBI yang semula 8,5% (Juli 2005) menjadi 9,5% masih di atas tingkat inflasi 8,3% bulan Agustus 2005, kemudian September 10% SBI dan 9,1% inflasi. Mulai Oktober 2005 situasi berubah kontraproduktif dengan 11% SBI dan 17,9%. Pada 14 Desember 2005, SBI naik menjadi 12,75%, jauh di bawah angka inflasi 17,1% Desember 2005 atau 17,92% bulan Februari 2006 (YoY). Pada 5 September 2006, BI menurunkan BI rate (SBI) menjadi 11,25%. Gap negatif yang sekarang ini mencapai 3,65% antara SBI dan inflasi ini tentu tidak akan mampu mendorong perekonomian sampai akhir September (Q3) tahun 2006, sampai prediksi SBI dan inflasi diharapkan menjadi positif kembali. Tingkat bunga SBI rata2 aktual tahun 2005 sebesar 9,1% juga tidak sesuai dengan target APBN-P II tahun 2005 sebesar 8,4%. Dengan target rata2 APBN untuk SBI sebesar 9,5% tahun 2006. Tahun 2007, target BI rate adalah 8,5% dengan target inflasi 6,5%. Sanggupkah BI melakukan itu? Mampukah Pemerintah dan BI berkoordinasi dengan baik seperti amanat Pasal 21 UU No 17/2003 tentang Sistem Keuangan Negara?

3. Pertumbuhan ekonomi prediksi RAPBN 2007 adalah 6,3%. Prediksi tahun 2006 adalah 6,2%, ternyata diubah menjadi 5,9% lalu diubah lagi menjadi 5,8% dalam APBN-P 2006. 1% pertumbuhan ekonomi, menurut data BAPPENAS (2006) diperkirakan menyerap 182.500 tenaga kerja. Dengan target pertumbuhan 6,3% tentu tidak akan mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja yang diperkirakan rata2 2 juta orang/tahun. Sepertinya pengangguran akan terus bertambah kalau tidak ada cara yang efektif dalam menicptakan lapangan kerja baru. Investasi yang diharapkan menjadi lokomatif pertumbuhan ternyata tidak kunjung berkembang. Memang menjadi pertanyaan banyak orang, sementara stabiltas makro (seperti inflasi dan BI rate yang cenderung menurun) ternyata tidak mampu menarik kereta investasi melaju. Dimana letak masalahnya? Iklim investasi? Ekonomi biaya tinggi masih berlanjut?

4. Investment sustainability adalah kata kunci yang harus kembali dikedepankan oleh KIB II, mengingat kebijakan macroeconomic stability ternyata tidak cukup mampu menjaga ekspektasi pertumbuhan ekonomi karena bila sedikit saja terjadi perubahan signifikan dalam perekonomian, seperti kenaikan harga BBM, tingkat pertumbuhan turun di bawah skedul yang ditetapkan. Target pertumbuhan tahun 2005 ternyata tidak dapat diharapkan tercapai, dan kemungkinan juga target pertumbuhan tahun 2006 yang 6,2%, yang diturunkan menjadi 5,8%. Sejak tahun 2003 dan 2004, sebenarnya telah terjadi pergeseran relatif dari consumption-driven ke investment-driven growth. Investasi tumbuh dari 1% (2003) menjadi 15,7% (2004) dan 13,2% (Q2 2005), tetapi kemudian turun menjadi 9,2% (Q3 2005) dan -0,98% (Q2 2006). Penurunan ini bila tidak segera disikapi oleh Pemerintah dengan kebijakan investasi yang proper malah akan mengubah kembali trend ke consumption-driven, mulai terlihat angka yang meningkat di Q2-Q3 2005, dari 3,5% menjadi 4,4% (konsumsi RT) dan dari -5,6% menjadi 16,1% (belanja pemerintah). Pertumbuhan konsumsi RT menjadi 2,99% (Q2 2006) dan konsumsi pemerintah menjadi 31,38% (Q2 2006). Gejala peningkatan dua bentuk konsumsi yang terakhir ini jelas tidak akan mampu menjadi obat bagi masalah inflasi di tahun 2006. Kalau kebijakan investasi tidak berubah dengan cepat, situasi tahun 2007 tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2006.

5. Paling tidak tiga hal penting yang harus dibenahi dalam hal investasi. Pertama, public investment, khususnya dalam hal infrastruktur. Keberhasilan infrastructure summit Januari 2005 ternyata tidak berjalan baik dalam implementasinya. Sebagai lokomotif pertumbuhan investasi, pembangunan infrastruktur harus menjadi perhatian utama. Kedua, investment climate yang masih amat memprihatinkan. Bandingkan untuk urus surat izin saja Indonesia memerlukan waktu 151 hari. Thailand, Malaysia, Vietnam dan Filipina hanya memerlukan 33, 30, 50 dan 48 hari. Ketiga, tax insentive scheme. Bagi investasi yang mempunyai linkage yang luas, sebut saja investasi di sektor migas dan tambang harus diberikan insentif yang proporsional. Begitu juga bagi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja banyak.

6. Asumsi APBN 2007 tentang pertumbuhan 6,3%, inflasi 6,5%, SBI 8,5%, nilai tukar 9.300 Rp/USD, harga BBM USD 65 dan produksi minyak 1juta barel akan mungkin tercapai bila pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana, tidak terjadi lagi kenaikan harga BBM, iklim investasi dan transparansi publik makin baik serta fighting corruption mampu meningkatkan efisiensi birokrasi. TDL tahun 2006 telah berhasil dilakukan pemerintah untuk tidak naik, gejala ini patut disambut positif.

7. Dimana Kebijakan Partai Golkar dalam menghadapi situasi tersebut? Paltfrom kebijakan ekonomi partai berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (quality of growth), yang berarti mampu menyerap tenaga kerja banyak, yang dengan demikian mengatasi kemiskinan. Dua hal ini akan tetap menjadi isu yang strategis menghadapi pemilu 2009. Karena Partai Golkar menjadi bagian tak terpisahkan dalam pemerintahan pusat, dan juga khususnya juga di pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, kemampuan untuk mengelaborasi kebijakan partai ke dalam kebijakan pemerintahan harus makin digalakkan dan diaplikasikandengan tepat dan berdaya guna.